Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansah, meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera mengevaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap tayangan program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7.
Permintaan itu disampaikan menyusul penayangan video dalam program tersebut yang menyoroti perilaku di lingkungan pondok pesantren dan dinilai menampilkan narasi tidak berimbang.
Menurut politisi muda Partai Demokrat itu, isi tayangan tersebut berpotensi mencederai citra pesantren dan melukai perasaan warga pondok.
“Narasi dalam program Trans7 itu menggambarkan seolah-olah pondok pesantren sebagai lembaga yang menonjolkan kemewahan dan mengeksploitasi warganya. Ini sangat mencederai perasaan masyarakat pesantren dan merusak marwah lembaga pendidikan Islam,” ujar Dedi kepada TIMES Indonesia, Selasa (14/10/2025).
Ia menilai narasi dalam tayangan tersebut membentuk opini sepihak karena hanya menonjolkan sisi negatif pesantren tanpa menghadirkan penjelasan dari pihak terkait. “Jelas ini tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik yang seharusnya berimbang,” tegasnya.
Dedi mendesak KPI untuk bertindak cepat karena tayangan itu berpotensi menimbulkan keresahan publik. “KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya, karena tayangan seperti ini bisa menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur SARA,” katanya.
Ia juga menyayangkan bagaimana program Xpose Uncensored yang tayang pada 13 Oktober 2025 itu bisa lolos sensor dan disiarkan di televisi nasional.
“Saya sangat menyayangkan tayangan seperti ini bisa lolos. Narasinya jelas menyudutkan pesantren dan mencederai marwah lembaga pendidikan Islam,” ujarnya dengan nada prihatin.
Sebelumnya, tayangan Xpose Uncensored di Trans7 menuai gelombang protes dari kalangan santri, alumni pesantren, hingga masyarakat umum. Dalam tayangan itu, potongan gambar yang menunjukkan bentuk penghormatan santri kepada guru justru diberi framing negatif.
Tradisi seperti mencium tangan atau menunduk di hadapan guru digambarkan secara berlebihan, padahal hal itu merupakan adab luhur yang telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan Islam di Nusantara selama ratusan tahun.
Reaksi keras pun bermunculan di media sosial. Tagar #BoikotTrans7 sempat menjadi trending di platform X dan ramai dibagikan di berbagai kanal media sosial. Banyak warganet menilai tayangan tersebut bukan hanya merugikan nama baik KH Anwar Manshur, tetapi juga mencoreng citra pesantren di mata publik. (*)
| Pewarta | : Rudi Mulya |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Jelang Kunjungan Wapres, Kapolda Malut Pimpin Langsung Operasi Pengamanan
Pemerintah Siapkan 10 Proyek Waste to Energy Nasional
Gus Ulib Tegaskan Tidak Ada Feodalisme di Lingkungan Pesantren
Kecam Trans7, PKB Kabupaten Malang: Harus Minta Maaf dan Sowan Kiai
Pesantren Kediri Tuntut Maaf Langsung Trans7 atas Tayangan Dinilai Hina Ulama dan Santri
PWNU Jateng Siap Kelola MBG: Pesantren Lebih Berpengalaman Masak untuk Ribuan Santri
Kejati Sumut Tahan 2 Eks Pejabat BPN Terkait Korupsi Aset Lahan 8.077 Hektar
Rembuk Kebudayaan Bersama Pemangku Budaya, Kupas Isu Strategis
ISNU Kota Probolinggo–Kemenag Kolaborasi Dampingi UMKM Raih Sertifikat Halal
Badan Siber Ansor Jatim Endus Motif Ideologis Kasus Trans7