Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menanggapi aksi protes ratusan santri yang mengecam tayangan “Xpose Uncensored” dari stasiun TV Trans7. Ia menyebut aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan santri atas konten yang dinilai melecehkan kehidupan pesantren.
“Saya menerima langsung massa aksi dari para santri. Ini bentuk keprihatinan dari mereka. Kami sudah mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan,” ujar Wahyu, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, Pemkot Malang akan memfasilitasi penyampaian seluruh tuntutan santri kepada pihak berwenang, termasuk dorongan agar kasus ini diproses secara hukum.
“Mereka tetap menuntut lewat jalur hukum dan kami akan mengawal itu. Kami tidak ingin hal ini menjadi pemicu ketegangan, tapi justru bisa memberikan rasa aman,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan pencabutan izin siar Trans7, Wahyu menegaskan bahwa keputusan semacam itu harus melalui mekanisme hukum yang objektif.
“Penutupan itu bukan hal mudah, harus ada dasar kuatnya. Kami berharap semua dinilai secara objektif melalui jalur hukum,” jelasnya.
Meski begitu, Wahyu mengakui tayangan Trans7 tersebut tidak menggambarkan kehidupan pesantren secara utuh.
“Mereka yang membuat konten itu tidak memahami kehidupan pesantren. Kalau akhirnya ditutup, itu sudah menjadi risiko. Tapi yang harus dilihat lebih dulu adalah siapa aktor di balik konten itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehidupan pesantren mencerminkan pendidikan dan nilai hormat antara santri dan kiai yang telah mengakar jauh sebelum Indonesia merdeka.
“Bangsa ini bisa berdiri sampai sekarang juga karena peran kiai dan santri. Jadi, tuntutan ini sangat wajar,” pungkasnya. (*)
| Pewarta | : Rizky Kurniawan Pratama |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Ed Sheeran Collabs Bareng Barcelona, Pasang Logo Album Play di Jersey
Pantai Watu Ulo, Pesona Batu Karang Sisik Ular dan Legenda Naga Nogo Rojo
Resmi! Frenkie de Jong Tetap di Barcelona Sampai 2029
Pemkab Solok Bekukan Sementara Kegiatan PT Lakeside Alahan Wisata
Prabowo Ungkap 35,4 Juta Warga Sudah Terima Program Makan Bergizi Gratis
Tanggapi Kritik Komisi XI DPR RI, Purbaya: Saya Hanya Jaga Serapan Anggaran Negara
Akademisi Puji Kebijakan Menteri Bahlil Soal Legalisasi Sumur Minyak Rakyat
Adies Kadir Siap Kawal Sengketa Tanah 534 Hektare antara Warga dan Pertamina
DPR Desak Pemerintah Hentikan Deforestasi Hutan di Sumatera Utara
Diduga Memberikan Perlindungan, De Jure Minta Komisi Kejaksaan Melakukan Pengawasan Menyeluruh