Pemkab Jawab Kritikan DPRD Sidoarjo Soal APBD 2026

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Sejumlah fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo memberikan sorotan tajam terkait proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) APBD 2026 yang hanya tumbuh 1,67 persen. 

Target tersebut tersebut sangat jomplang dibandingkan dengan dengan tahun 2025 yang mencapai 13,65 persen. 

Menjawab berbagai kritikan dari legislatif, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, Chusnul Inayah, menjelaskan bahwa perbedaan signifikan itu disebabkan oleh tidak adanya tambahan sumber pendapatan baru atau opsen pada tahun 2026.

“Kalau 2024 ke 2025 itu ada opsen, makanya kenaikannya tinggi. Sementara 2026 kenaikannya tetap ada, tapi tidak setinggi 2024–2025 karena tidak ada tambahan sumber baru,” terangnya, Rabu (5/11/2025).

Inayah menambahkan, penurunan pendapatan secara umum yang terjadi bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja daerah, melainkan karena Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan secara nasional.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo menempati urutan keempat daerah dengan penurunan TKD tertinggi.

“Kita harus pahami, yang turun bukan PAD-nya, tapi TKD-nya. Dan itu terjadi secara nasional,” jelasnya.

Sementara itu, meski proyeksi kenaikan PAD 2026 terbilang konservatif, Pemkab Sidoarjo tetap mendorong optimalisasi pendapatan melalui berbagai inovasi dan efisiensi pengelolaan aset daerah.

“Ke depan, kami tetap berupaya mencari terobosan agar PAD bisa terus tumbuh, meski tanpa tambahan sumber baru,” ucapnya.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Sidoarjo mengapresiasi peningkatan PAD yang direncanakan sebesar Rp 2.719.387.926.931,00 (2,7 Triliun) atau naik 1,67 persen dari tahun sebelumnya. 

Namun, target kenaikan tersebut terlalu konservatif, bahkan cenderung pesimis jika dibandingkan dengan pertumbuhan PAD tahun 2025 yang meningkat 13,65 persen. 

"Kami memahami bahwa faktor kenaikan signifikan pada tahun 2025 tersebut di antaranya disebabkan adanya penambahan pendapatan dari Opsen PKB," kata Ketua Fraksi Demokrat NasDem, M. Zakaria Dimas Pratama. 

"Kami juga berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, digitalisasi sistem pemungutan, serta pembenahan tata kelola pendapatan daerah yang efektif dan efisien," tambahnya (*)