Peristiwa Internasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Vietnam akan melarang penggunaan sepeda motor dan moped berbahan bakar fosil di pusat ibu kota Hanoi mulai Juli 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengurangi polusi udara, demikian dilaporkan media pemerintah setempat.
Dikutip dari Associated Press, Selasa (15/7/2025), Larangan tersebut tertuang dalam instruksi resmi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh.
Kebijakan ini akan berlaku untuk wilayah di dalam dan sepanjang jalan lingkar utama yang mengelilingi pusat kota Hanoi. Pemerintah daerah diminta untuk secara bertahap menghentikan penggunaan kendaraan roda dua berbahan bakar fosil sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.
Di Hanoi — seperti halnya di banyak kota lain di Vietnam — sepeda motor merupakan moda transportasi utama bagi mayoritas dari 8 juta penduduk kota tersebut.
Saat ini, tercatat hampir 7 juta sepeda motor dan lebih dari 1 juta mobil beroperasi di Hanoi. Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, peralihan ke kendaraan pribadi pun meningkat, yang berkontribusi besar terhadap polusi udara. Akibatnya, Hanoi kerap diselimuti kabut asap tebal dan masuk daftar kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
Vietnam juga tengah mendorong peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi mengatasi perubahan iklim dan menekan emisi.
Produsen kendaraan listrik lokal, VinFast, memimpin pasar kendaraan listrik dengan menguasai hampir 20 persen pangsa pasar, menurut Kamar Dagang Eropa di Vietnam. Namun demikian, kontribusi VinFast dalam pasar kendaraan roda dua masih tergolong kecil.
Meski demikian, rencana larangan ini menuai kekhawatiran dari sejumlah kalangan masyarakat, terutama karena minimnya kejelasan dalam tahapan pelaksanaannya.
Nguyen Van Hung (62), pengemudi ojek motor yang telah bekerja selama tiga dekade di Hanoi dan kini tergabung dengan aplikasi ride-hailing Grab, mengungkapkan kekhawatirannya. “Kebijakan ini akan berdampak besar pada masyarakat kelas pekerja yang mengandalkan motor untuk mencari nafkah,” ujarnya.
Ia menyoroti nasib para kurir, komuter, dan pengemudi transportasi daring. “Bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja membuang kendaraan yang mereka miliki?”
Hal serupa disampaikan Hoang Duy Dung (32), seorang pegawai kantoran yang bekerja di pusat kota. Ia mendukung tujuan udara bersih, tetapi menilai waktunya belum tepat. “Kita membutuhkan transportasi umum yang lebih baik dan dukungan nyata dari pemerintah sebelum perubahan sebesar ini diberlakukan,” katanya.
Wilayah pusat Hanoi sendiri merupakan kawasan vital yang menjadi lokasi berbagai perkantoran, instansi pemerintahan, dan pusat bisnis komersial.
Tahap kedua kebijakan ini dijadwalkan mulai Januari 2028, dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pelarangan semua jenis kendaraan roda dua berbahan bakar fosil. Selain itu, akan diberlakukan pula pembatasan untuk beberapa jenis mobil berbahan bakar bensin.
Upaya lainnya yang akan diterapkan pemerintah meliputi peningkatan fasilitas pengolahan limbah, penggunaan teknologi digital untuk memantau kualitas udara, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar aturan lingkungan. Bahkan, pelapor pelanggaran lingkungan akan diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. (*)
| Pewarta | : Wahyu Nurdiyanto |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Presiden Luncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Begini Arahan Wali Kota Kediri
Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tindak 369 Pelanggar Lalin Melalui ETLE
Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, KDMP di Jatim Terbanyak Nasional
153 Koperasi Kelurahan Merah Putih Surabaya Resmi Diluncurkan
Diduga Rem Blong, Truk Tronton Gandeng Nyungsep di Tikungan Dekat Jembatan
Ketua KPK Tekankan Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
Pemkot Malang Rancang Tambahan OPD Baru, DPRD Minta Urgensi dan Manfaat Jadi Prioritas
Optimistis Posisi Puncak FORNAS VIII, Gubernur Khofifah: Rebut Medali Maksimal
Pemilik Pabrik di Malang Gugat Bank Panin Dubai Syariah, Protes Lelang Aset Jaminan yang Dibeli Sendiri Dengan Nilai Tak Wajar
Komisi A DPRD Jatim Desak Pemprov Jatim Bersinergi, Wujudkan Lapas Bersinar