Donald Trump Kembali Tarik AS dari UNESCO

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Donald Trump kembali memutuskan menarik Amerika Serikat dari Badan Kebudayaan dan Pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNESCO. Keputusan ini mengulangi langkah serupa yang ia ambil pada masa jabatan pertamanya, sebelum dibatalkan oleh pemerintahan Joe Biden.

Penarikan diri dari UNESCO, yang berbasis di Paris dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mempromosikan perdamaian melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, akan berlaku mulai 31 Desember 2026.

“Presiden Trump memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO—badan yang mendukung agenda budaya dan sosial yang bersifat woke dan memecah belah, yang sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan yang dipilih rakyat Amerika pada pemilu November lalu,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, Selasa (22/7/2025).

Departemen Luar Negeri AS menambahkan, keberadaan AS di UNESCO tidak lagi dianggap menguntungkan kepentingan nasional. Mereka menuduh badan tersebut mendorong “agenda globalis dan ideologis untuk pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri America First.”

Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyatakan penyesalannya atas keputusan tersebut, meski mengaku langkah itu sudah diperkirakan. “UNESCO telah mempersiapkan diri menghadapi situasi ini,” ujarnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun X menyatakan dukungan penuh terhadap UNESCO.

“UNESCO adalah pelindung universal untuk ilmu pengetahuan, laut, pendidikan, kebudayaan, dan warisan dunia. Kepergian Amerika Serikat tidak akan melemahkan komitmen kami terhadap mereka yang berjuang di bidang ini,” tulis Macron.

Azoulay menambahkan, UNESCO kini telah mendiversifikasi sumber pendanaannya, dengan kontribusi Washington hanya sekitar 8 persen dari anggaran.

Ini bukan kali pertama Trump membawa AS keluar dari organisasi internasional. Pada masa jabatan pertamanya, ia juga menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan Dewan HAM PBB—meskipun sebagian langkah tersebut sempat dibatalkan pada masa jabatan keduanya.

Pejabat UNESCO mengatakan, penarikan AS kali ini hanya akan berdampak terbatas pada program-program yang sebelumnya didanai oleh Washington.

Alasan Politik dan Isu Palestina

Keputusan AS untuk keluar dari UNESCO mendapat sambutan positif dari Israel. Departemen Luar Negeri AS menyatakan, salah satu alasan utama langkah ini adalah keputusan UNESCO menerima Palestina sebagai negara anggota, yang dinilai bertentangan dengan kebijakan Washington dan memicu retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut.

Namun, pejabat UNESCO menegaskan bahwa semua pernyataan resmi terkait isu Israel-Palestina telah disepakati oleh kedua pihak dalam delapan tahun terakhir.

“Alasan yang disampaikan Amerika Serikat untuk keluar dari UNESCO sama dengan tujuh tahun lalu, meski situasi telah banyak berubah. Ketegangan politik sudah mereda, dan saat ini UNESCO menjadi salah satu forum langka untuk konsensus multilateral yang konkret dan berorientasi pada aksi,” ujar Azoulay.

Ia juga menekankan bahwa klaim AS berlawanan dengan upaya nyata UNESCO, terutama dalam pendidikan tentang Holocaust dan pemberantasan antisemitisme.

Para diplomat menyebut, keputusan ini lebih bernuansa politik, mengingat Presiden Biden sebelumnya mengembalikan keanggotaan AS dan berjanji melunasi tunggakan kontribusi akibat penarikan di periode Trump sebelumnya.

Sekilas Tentang UNESCO dan AS

UNESCO, atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dikenal luas melalui program penetapan Situs Warisan Dunia, seperti Grand Canyon di Amerika Serikat dan kota kuno Palmyra di Suriah.

AS menjadi anggota sejak organisasi ini berdiri pada 1945. Namun, AS pernah keluar pada 1984 karena menilai adanya pengelolaan keuangan yang buruk dan bias anti-AS. AS kembali bergabung pada 2003 di era Presiden George W. Bush setelah UNESCO melakukan reformasi. (*)