TIMESINDONESIA, SUMEDANG – Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri RI) Akhmad Wiyagus mengingatkan kepada para Praja Pratama untuk tidak melakukan budaya kekerasan selama menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Untuk menolak dan menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan bagi para praja,” kata Akhmad usai mengukuhkan Praja Pratama Angkatan XXXVI di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/10/2025).
Akhmad menegaskan segala bentuk kekerasan yang terbukti dilakukan oleh praja, baik di dalam maupun di luar kampus, akan diberikan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.
“Setiap praja dituntut untuk menjunjung tinggi kode kehormatan, mematuhi seluruh peraturan tata kehidupan praja, serta menegakkan disiplin dengan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mencoreng nama baik institusi,” katanya.
Dia mengatakan IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan.
“Selama pendidikan di IPDN, para praja akan dibentuk dan dibekali dengan nilai-nilai Asta Praja yang menjadi dasar dan semangat pengabdian,” katanya.
Menurutnya, para praja yang menempuh pendidikan di IPDN merupakan putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan yang beragam.
Oleh karena itu, ia berharap kepada setiap praja untuk dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong, di kalangan praja maupun dengan seluruh sivitas akademika di Kampus IPDN.
“Karena penguatan dan pengembangan IPDN perlu terus ditingkatkan sebagaimana cita-cita luhur Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno ketika mendirikan IPDN,” tegasnya. (*)
Pewarta | : Antara |
Editor | : Ronny Wicaksono |
Ed Sheeran Collabs Bareng Barcelona, Pasang Logo Album Play di Jersey
Pantai Watu Ulo, Pesona Batu Karang Sisik Ular dan Legenda Naga Nogo Rojo
Resmi! Frenkie de Jong Tetap di Barcelona Sampai 2029
Pemkab Solok Bekukan Sementara Kegiatan PT Lakeside Alahan Wisata
Prabowo Ungkap 35,4 Juta Warga Sudah Terima Program Makan Bergizi Gratis
Tanggapi Kritik Komisi XI DPR RI, Purbaya: Saya Hanya Jaga Serapan Anggaran Negara
Akademisi Puji Kebijakan Menteri Bahlil Soal Legalisasi Sumur Minyak Rakyat
Adies Kadir Siap Kawal Sengketa Tanah 534 Hektare antara Warga dan Pertamina
DPR Desak Pemerintah Hentikan Deforestasi Hutan di Sumatera Utara
Diduga Memberikan Perlindungan, De Jure Minta Komisi Kejaksaan Melakukan Pengawasan Menyeluruh