DPR RI Fraksi PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

TIMESINDONESIA, MALANG – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin secara tegas menyatakan dukungan agar pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur dilakukan oleh DPRD. Hal itu ia katakan saat ditemui awak media usai menggelar pertemuan tertutup di Balai Kota Malang, Jumat (22/8/2025).

Khozin menilai mekanisme pemilihan seperti ini lebih tepat di tengah kondisi demokrasi saat ini. 

Khozin mengatakan, PKB sejak Pemilu 2019 hingga 2024 konsisten mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurutnya, sejumlah partai lain juga memiliki pandangan serupa, meski keputusan resmi masih menunggu pembahasan revisi Undang-Undang terkait paket politik.

“Yang pasti 2026 harusnya sudah mulai berjalan. Saat ini tahapan pembahasan seperti RPU, RDP, hingga FGD kepemiluan sudah berjalan. Resminya insyaallah 2026,” ungkap Khozin.

Ia menilai, demokrasi bisa berbentuk langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect). Mekanisme pemilihan oleh DPRD tetap dianggap demokratis karena anggota dewan merupakan representasi masyarakat.

“Jangan salah, mereka itu dipilih masyarakat. Jadi suara rakyat tetap ada di dalamnya. Pemerintah wajib mencari jalan dengan mafsadat paling kecil untuk kemaslahatan yang lebih besar,” ungkapnya.

Khozin juga menyinggung kondisi demokrasi pascareformasi, khususnya dalam dua pemilu terakhir yang menurutnya sarat dengan praktik money politic, food buying, hingga polarisasi masyarakat. Hal tersebut dinilai menimbulkan dampak sosial dan politik yang berkepanjangan.

“Pascareformasi kita sudah enam kali pemilu. Tapi brutalitas paling parah justru di dua pemilu terakhir. Banyak kepala daerah dipilih bukan karena kapasitas, tetapi karena isi tas. Polarisasi politik juga luar biasa, butuh waktu lama untuk kembali merekatkan masyarakat,” jelasnya.

Dengan dasar tersebut, PKB menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih rasional dan sehat bagi demokrasi Indonesia. Selain mengurangi praktik politik uang, mekanisme ini diharapkan dapat memastikan kepala daerah terpilih memiliki kapasitas, kualitas, serta kapabilitas yang layak.

“Kami di internal PKB sudah bulat, mengusulkan bupati, wali kota, dan gubernur dipilih oleh DPRD. Dasarnya bukan hanya kajian yuridis, tapi juga empiris. Kalau partai lain silakan dicek, tapi mayoritas arahnya ke sana,” pungkasnya. (*)