Politik
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang berbagai kota pada Agustus sampai September 2025 dinilai bukan sekadar letupan spontan masyarakat. Forum Strategis Pembangunan Sosial (Fores) menegaskan bahwa unjuk rasa itudisebabkan oleh praktik politik pragmatis yang selama ini menggerogoti kehidupan ekonomi rakyat.
Direktur Eksekutif Fores, Fathullah Syahrul, menyebut demonstrasi yang marak belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari perilaku elit politik yang justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang jauh dari keberpihakan pada masyarakat.
“Demonstrasi ini muncul karena maraknya praktik politik pragmatis yang memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Politik Pragmatis yang Menyulut Api
Menurut Fathullah, politik pragmatis tercermin dari perilaku para elit yang hanya sibuk mengurus kepentingan kelompoknya. Kebijakan yang dilahirkan seringkali jauh dari kebutuhan dasar rakyat, sementara kasus-kasus korupsi terus bermunculan.
“Perilaku para elit politik itu dipertontonkan seperti orang menonton bioskop. Publik disuguhi tontonan yang justru melukai mental rakyat,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat kini semakin jenuh dengan sikap politikus yang terang-terangan menunjukkan manuver elitis. Publik muak dengan pertunjukan kuasa yang tak pernah berpihak, sebaliknya justru memperburuk kondisi ekonomi.
“Publik muak. Publik jenuh. Tindakan seperti itu menjadi pemicu kejenuhan sosial yang tidak bisa lagi ditahan,” ucapnya.
Demonstrasi yang Tak Akan Cepat Padam
Gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan, menurut Fathullah, bukan fenomena sesaat. Selama politik dan ekonomi rakyat tidak bertemu dalam titik yang adil, unjuk rasa diprediksi akan terus berlanjut.
“Demonstrasi ini akan berlangsung lama jika sumbu politik dan sumbu ekonomi tidak bisa dipertemukan,” tegasnya.
Fores melihat bahwa demonstrasi kali ini tidak hanya digerakkan oleh mahasiswa atau kelompok masyarakat sipil, melainkan juga mendapat simpati luas dari kalangan pekerja, pedagang kecil, hingga masyarakat urban yang merasakan langsung dampak ekonomi dari kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Krisis Kepercayaan
Fenomena demonstrasi 2025 juga mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap elit politik. Dalam pandangan Fathullah, hal ini terjadi karena rakyat terlalu sering disuguhi drama politik yang menguras energi bangsa, sementara kebutuhan mendasar masyarakat justru diabaikan.
“Korupsi, kebijakan yang tidak konsisten, hingga konflik kepentingan elit, semuanya memperburuk rasa percaya rakyat. Mereka jenuh, dan jalan terakhir yang diambil adalah turun ke jalan,” jelasnya.
Menurutnya, rakyat tidak lagi hanya menuntut perubahan di ranah ekonomi, melainkan juga menagih konsistensi moral dari para pengambil kebijakan.
“Ini bukan sekadar protes atas kenaikan harga atau lapangan kerja yang sulit. Ini juga soal harga diri publik yang merasa diremehkan,” tambahnya.
Menjaga Agar Api Tidak Membesar
Fores mengingatkan, jika tidak segera ada langkah nyata yang menghubungkan kepentingan politik dengan kebutuhan ekonomi rakyat, potensi krisis sosial akan semakin membesar. Demonstrasi bisa berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan sulit dikendalikan.
“Yang harus dilakukan bukan sekadar meredam aksi di jalanan. Pemerintah dan elit politik perlu mengubah cara pandang mereka, bahwa rakyat bukan penonton, melainkan subjek utama pembangunan,” kata Fathullah.
Ia menyarankan agar setiap kebijakan yang lahir berorientasi pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Sebab, menurutnya, krisis ekonomi yang ditopang politik pragmatis hanya akan menambah jurang kesenjangan dan memperparah gejolak sosial.
Seruan untuk Perubahan
Fores menilai momentum demonstrasi ini bisa menjadi alarm keras bagi elit politik. Jika tetap abai, gejolak sosial akan meluas. Namun jika direspon dengan langkah bijak, momen ini bisa menjadi awal perubahan untuk membangun kembali kepercayaan rakyat.
“Jangan biarkan rakyat terus merasa terpinggirkan. Politik semestinya hadir untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Gelombang demonstrasi Agustus sampai September 2025 kini memasuki fase yang lebih masif. Sejumlah kelompok sipil menyatakan akan terus turun ke jalan hingga ada perubahan nyata. (*)
| Pewarta | : Hainor Rohman |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Wali Kota Yogyakarta Tinjau Warungboto: Selokan Dipermak, Warga Harap Banjir Jadi Sejarah
Bupati Majalengka Apresiasi Pemuda Kembangkan Budidaya Anggur Brazil
Wali Kota Hasto Lepas Tim Sepak Bola dan Futsal Putra, Bidik Medali Emas PORDA DIY 2025
Dari Papirus hingga Laptop: Evolusi Teknologi Menulis dan Lembar Peradaban Manusia
Empat Ruangan SD di Cianjur Hangus Terbakar, Diduga Korsleting Listrik Jadi Pemicu
Desa Terpinggirkan dari Kebijakan
Ketua PP Pergunu Ingatkan Perayaan Maulid Nabi Jangan Hanya Seremonial
Arkhan Fikri Optimistis Indonesia Bisa Ulangi Sejarah Singkirkan Korea
GM FKPPI Jatim Gelar Program 'Jagat' di Malang, Dorong Kewaspadaan Dini Bersama Warga
Destinasi Pantai Londa Lima di Sumba Timur Masih Jadi Pilihan Favorit Warga Kota Waingapu