HNW: Indonesia Perlu Pemimpin Negarawan, Bukan Sekadar Politisi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan pentingnya partai politik untuk kembali menghadirkan sosok negarawan, bukan hanya politisi yang berorientasi pada kekuasaan. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa partai politik di Indonesia pernah melahirkan para pemimpin bangsa yang memiliki jiwa kenegarawanan tinggi.

Hal itu disampaikan Hidayat dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara bertema “Kepemimpinan Negarawan” yang digelar MPR RI bekerja sama dengan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu (25/10/2025). Acara tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa, anggota DPRD Sultra Muhammad Poly, dan Ketua DPW PKS Sultra Syafriel Haeba.

Menurut Hidayat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemimpin nasional seperti presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif lahir melalui partai politik. Karena itu, partai memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan kader-kader yang memiliki integritas dan wawasan kenegaraan.

“Partai politik adalah pintu utama lahirnya pemimpin negara. Karena itu, partai harus mampu melahirkan negarawan yang berjiwa besar, bukan hanya politisi yang berorientasi pada jabatan,” ujarnya.

Hidayat juga mengingatkan agar partai politik tidak terjebak pada dikotomi antara politisi dan negarawan. Ia menilai, banyak tokoh bangsa yang membuktikan bahwa politisi juga bisa sekaligus menjadi negarawan.

Ia mencontohkan sejumlah tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, HOS Tjokroaminoto, Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, dan Kasman Singodimedjo sebagai figur politisi yang menampilkan sikap kenegarawanan. Mereka berjuang melalui jalur politik, namun tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Para pendiri bangsa itu adalah politisi dari partai, tetapi mereka juga negarawan sejati. Mereka berani mengambil keputusan besar demi persatuan Indonesia, seperti yang dilakukan Bung Hatta dan tokoh Islam saat menyepakati perubahan Piagam Jakarta demi keutuhan bangsa,” tuturnya.

Hidayat menambahkan, semangat kenegarawanan juga tercermin dari tindakan Syafruddin Prawiranegara yang mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi saat Indonesia terjajah kembali oleh Belanda, serta Mohammad Natsir yang menyatukan Indonesia melalui Mosi Integral di DPR RIS tahun 1950.

Menurut Hidayat, kedua tokoh tersebut membuktikan bahwa perjuangan politik bisa menjadi jalan untuk menghadirkan pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kekuasaan semata.

“Tradisi politik kenegarawanan sudah ada sejak awal kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan semangat itu agar partai politik kembali melahirkan pemimpin yang berjiwa negarawan,” jelasnya.

Menutup paparannya, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyerukan agar partai-partai politik memperkuat pendidikan kader untuk menumbuhkan kepemimpinan visioner dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Partai politik harus menyiapkan kader negarawan, agar kepercayaan rakyat terhadap demokrasi tetap terjaga. Hanya dengan kepemimpinan negarawan, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” ucapnya. (*)