Ekonomi
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan RI (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menerapkan sanksi berupa denda kepada importir pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal.
Purbaya menilai langkah yang diambil dalam menindak importir ilegal selama ini tidak menguntungkan negara. Maka perlu dicari cara agar penindakan aktivitas ilegal itu bisa memberikan keuntungan.
“Rupanya selama ini hanya dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya (Menkeu) nggak dapat duit, (importir) nggak didenda, jadi saya rugi. Cuma mengeluarkan ongkos untuk memusnahkan barang itu, ditambah ngasih makan orang-orang yang dipenjara itu,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Purbaya pun mengaku telah memiliki daftar pemain dalam aktivitas impor balpres ilegal. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bakal memblokir pemain-pemain tersebut agar tidak lagi bisa mengakses aktivitas impor.
Ia juga menegaskan kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan lapangan kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Purbaya juga menjamin rencananya itu tidak akan merugikan pedagang pasar, seperti Pasar Senen. Ketika barang ilegal sudah diberantas nantinya, kata Purbaya, dagangan pasar akan dipenuhi oleh barang-barang dalam negeri.
“Jadi, kami ingin menghidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri,” tuturnya. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Mantan Drummer Musik Metal, Sanae Takaichi kini Jabat Perdana Menteri Jepang
Dari Jakarta ke Talunombo: 234 Siswa Rasakan Hidup Sehari sebagai Petani Wonosobo
Crossover Transformers & G.I. Joe Digarap Versi Animasi Dewasa
Super Gemas, Uniqlo Kembali Populerkan Tamagotchi
Waspada! 10 Daerah di Sulut Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Bisa Gagal Bayar, Ekonom Imbau Pengelolaan Kopdes Merah Putih Hati-Hati
Komisi Eropa Temukan Pelanggaran DSA, Meta dan TikTok Terancam Denda 6% dari Pendapatan Global
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki Mulai Landai, Status Masih Level IV
Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Usut Pengadaan Alat Cek Stok BBM
Krisis di Virginia, Shutdown Pemerintah AS Ancam Bantuan Pangan untuk 850.000 Warga