Politik Kepentingan di Balik Keracunan MBG

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan salah satu misi strategis untuk meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sasaran utama program ini adalah peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita agar memiliki pola makan seimbang yang mendukung tumbuh kembang optimal.

Gizi tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga fondasi peradaban. Pemenuhan gizi yang baik memungkinkan setiap individu mencapai potensi terbaiknya dalam belajar, berprestasi, hingga berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Sayangnya, hingga kini Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait triple burden of malnutrition: gizi kurang, gizi lebih, serta defisiensi gizi mikro. Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi pencapaian visi Generasi Emas 2045.

Pemerintah kemudian membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 untuk memastikan program ini berjalan terarah. MBG tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Selain menyehatkan masyarakat, program ini juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas produksi pangan bergizi.

Namun dalam perjalanannya, misi mulia ini mulai dihadapkan pada gangguan serius. Indikasi adanya “racun politik kepentingan” mulai tercium. Berbagai manuver elit tertentu dinilai berusaha menggagalkan MBG, mulai dari upaya mengganggu stabilitas sosial melalui aksi-aksi massa hingga menyebarkan isu-isu provokatif. Ironisnya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru berisiko menjadi korban.

Beberapa kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG pun menimbulkan tanda tanya besar. Informasi dari lapangan menunjukkan adanya dugaan pihak luar yang sengaja menyusup ke dapur penyelenggara sebelum insiden terjadi.

Baca Juga: Program MBG: Investasi Peradaban Bangsa

Rekaman CCTV di sejumlah lokasi memperkuat indikasi bahwa peristiwa tersebut bukanlah murni kelalaian, melainkan ulah pihak-pihak yang ingin mencoreng jalannya program. Jika benar, maka tindakan ini merupakan bentuk kejahatan terhadap masyarakat luas.

Di titik ini, publik perlu waspada bahwa politik kepentingan dapat merusak agenda pembangunan yang berpihak pada rakyat. Program sebesar MBG seharusnya menjadi ruang gotong royong, bukan ajang sabotase. Jika ada kelemahan teknis, perbaikan tentu bisa dilakukan.

Tetapi upaya menggagalkan program dengan cara-cara tidak sehat justru menunjukkan betapa masih kuatnya hasrat sebagian kelompok untuk mengutamakan kepentingan sesaat dibanding kesejahteraan bangsa.

Keberhasilan MBG sejatinya tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga pada dukungan masyarakat luas. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga program ini dari segala bentuk penggembosan politik. MBG adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan dirasakan puluhan tahun ke depan ketika lahir generasi muda sehat, cerdas, dan produktif.

Karena itu, sudah sepatutnya semua pihak menyingkirkan ego politik dan menjadikan program ini sebagai tanggung jawab bersama. Mengorbankan masa depan anak bangsa demi kepentingan sempit hanyalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Program MBG harus tetap berjalan dengan pengawasan ketat, evaluasi terbuka, dan partisipasi publik yang berkesinambungan.

Dengan demikian, misi mulia yang diusung pemerintah melalui MBG dapat benar-benar menjadi jalan bagi terwujudnya generasi emas Indonesia bukan sekadar jargon politik, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil yang paling membutuhkan. (*)

***

*) Oleh : Imam SY, Ketua Umum DPP Relawan Gerakan Masif Prabowo gibran Rakabuming Raka (Gemparr).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.