Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Kasus dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya balita berusia dua tahun sepuluh bulan menuai banyak sorotan. Salah satunya datang dari Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, yang berencana memanggil pihak klinik terkait.
Sebelum meninggal, balita bernama Hanania Fatin Maji, asal Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dirawat selama lima hari. Namun, kondisinya semakin memburuk.
Luka melepuh diduga muncul akibat infus hingga akhirnya Hanania mengalami kejang. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikabar tidak aktif.
Pihak klinik meminta untuk melunasi biaya perawatan Rp3.020.000 baru mendapatkan surat rujukan. Karena keluarga tidak mampu melunasi, maka diminta menyerahkan Kartu Keluarga asli sebagai jaminan.
“Kami tidak ingin kasus ini dibiarkan begitu saja. Pihak klinik harus memberikan penjelasan mengapa KIS pasien ditolak, padahal faktanya masih aktif ketika dibawa ke RSUD,” kata Abdillah Nasih di rumah duka di Candipari, Senin (25/8/2025).
Cak Nasih menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendalami dugaan pelayanan klinik yang kurang maksimal.
“Kami juga akan menelusuri dugaan penundaan rujukan karena alasan biaya,” tegas Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.
Dalam kunjungan ke rumah duka, Ketua DPRD didampingi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Baznas Sidoarjo, serta Kepala Desa Candi Pari. Mereka mendengarkan langsung kronologi kejadian dari orang tua korban, Hasan Bisri dan Siti Nur Aini.
Keluarga mengungkapkan, selama lima hari perawatan di klinik, kondisi Hanania tidak membaik. Saat meminta rujukan ke RSUD, keluarga diminta melunasi biaya lebih dari Rp3 juta.
Baru setelah menyerahkan Kartu Keluarga asli sebagai jaminan, pasien dirujuk, namun kondisinya sudah kritis dan akhirnya meninggal dunia.
Baznas dan Dinsos turut memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian. Namun menurut Abdillah, langkah terpenting adalah memastikan keadilan dan perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Setiap warga miskin memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Kami akan kawal kasus ini, dan DPRD akan memanggil pihak klinik secepatnya,” tegasnya. (*)
| Pewarta | : Syaiful Bahri |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Soal Penyegelan Ratusan Kios Pasar Tradisional, Surat Rekomendasi DPRD Kota Madiun Tak Digubris
Thom Haye Resmi Berseragam Persib Bandung
Pansus Pajak dan Retribusi DPRD Kabupaten Malang Sepakat Tak Naikkan PBB 2025
MPP Kabupaten Kediri Uji Coba Layanan 20 Instansi Untuk Maksimalkan Pelayanan Masyarakat
Buku Discover Disaster: Saat Pemimpin Menjadi ‘Ibu’ di Tengah Bencana
Groundbreaking Lahan Parkir Eks Pasar Wisata Pangandaran Dimulai
Meriahkan HUT RI Ke-80, Karnaval Kebangsaan di Banyuwangi Bawa Pesan Cinta Lingkungan
Penguatan Komoditas Kopi Unggulan, Dinas TPHP Kabupaten Malang Apresiasi Petani Kopi
Banyuwangi Zero Kasus Campak dan Rubella, 2025 Cakupan Imunisasi Telah Mencapai 63 Persen
Diskopumdag Banyuwangi: DASSCO Ponpes Darussalam Blokagung Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat