Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, PACITAN – Usulan pembangunan fasilitas irigasi senilai Rp7,53 miliar yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan (DKPP Pacitan) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum ada kejelasan.
Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penyuluh Pertanian DKPP Pacitan, Susilo Budi, mengatakan bahwa usulan sudah lama disampaikan setelah kunjungan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu.
“Usulan kami ke Provinsi pasca kunjungan Ibu Gubernur beberapa waktu lalu. Basisnya kelompok tani karena bantuan diberikan kepada kelompok tani, bukan petani perorangan,” ujar Susilo, Rabu (10/9/2025).
Menurut Susilo, usulan yang diajukan mencakup 60 titik irigasi di 12 kecamatan dengan total luas layanan 822,1 hektare. Jenis usulan beragam, mulai dari irigasi tersier, perpompaan, perpipaan, dam parit, hingga embung.
“Belum update, karena usulan itu melalui Bappeda dan digabungkan dengan semua OPD se-kabupaten,” tambahnya saat ditanya progres usulan.
Dalam dokumen usulan yang diterima TIMES Indonesia, terdapat 60 titik lokasi yang tersebar di berbagai kecamatan di Pacitan. Usulan tersebut meliputi pembangunan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dam parit, hingga embung.
Masing-masing fasilitas memiliki anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, mulai dari Rp100 juta hingga Rp155 juta per unit. Misalnya, di Kecamatan Arjosari, kelompok tani Adil Makmur I di Desa Arjosari mengusulkan pembangunan irigasi tersier dengan anggaran Rp100 juta untuk melayani area seluas 15 hektare.
Sementara di Kecamatan Donorojo, kelompok tani Sumber Rejeki mengusulkan irigasi perpompaan dengan nilai Rp155 juta untuk lahan seluas 7 hektare. Jika dihimpun keseluruhan, total luas lahan yang diusulkan DKPP Pacitan untuk mendapat dukungan fasilitas irigasi mencapai 822,1 hektare.
Selain itu, Susilo menjelaskan, alasan pemerintah daerah menjadikan kelompok tani sebagai dasar usulan adalah agar bantuan benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif.
“Terealisasi atau tidak, itu tergantung kebijakan dari pusat, provinsi dan kabupaten,” tandasnya.
| Pewarta | : Yusuf Arifai |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
5 Anak di Kota Malang Terinfeksi Campak, Dinkes Lakukan Imunisasi Kejar dan Usulkan ORI
Jadi Pilot Project Nasional, Banyuwangi Uji Coba Digitalisasi Bansos
Kapuspen TNI: Dugaan Pernyataan Ferry Irwandi Provokatif dan Memecah Persatuan
Shin's Project, Aksi Han Suk Kyu Banting Setir jadi Bakul Ayam Goreng
Bareng Polres Probolinggo Kota, Pemuda Muhammadiyah Siap Jaga Kamtibmas Dan Ketahanan Pangan
DPRD Sidoarjo Ngotot Sahkan PAK APBD 2025, akan Berpotensi Cacat Hukum
Livoli Divisi Utama 2025, Perumda Tirta Baghasasi Bekasi Buka Peluang ke Final Four
Gencarkan Razia, Polres Cianjur Sita Ratusan Knalpot Bising dan Botol Miras
Pasutri Korban Banjir Badung Ditemukan, Istri Meninggal dan Suami Selamat
Tahun 2026, APBD Jatim Siap Gelontorkan 58 Persen Anggaran untuk Pendidikan