Pelaku Wisata Jombang Tolak Ripparkab: Sesuaikan dengan Regulasi Terbaru

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Rencana pengesahan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Jombang mendapat sorotan dari kalangan pelaku pariwisata. Asosiasi Pariwisata Jombang (Asparjo) menilai, dokumen perencanaan tersebut perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan regulasi nasional terbaru sebelum disahkan menjadi acuan pembangunan pariwisata daerah.

Penegasan itu disampaikan Achmad Suhaib, pengurus Asparjo, dalam dialog bersama Komisi A DPRD Jombang di Gedung Dewan, Rabu (29/10). Ia menilai, Ripparkab sebaiknya tidak terburu-buru disahkan tahun ini, mengingat Undang-Undang Kepariwisataan yang baru kini tengah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat.

“Seyogyanya Ripparkab Jombang menyesuaikan dengan regulasi terbaru, bukan dipaksakan disahkan dalam model yang usang,” tegas Suhaib saat dikonfirmasi TIMWS Indonesia, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, tantangan sektor pariwisata ke depan semakin kompleks. Di antaranya degradasi lingkungan, lemahnya perlindungan kawasan wisata, keterbatasan amenitas dan aksesibilitas, rendahnya kualitas pelayanan, minimnya keterampilan SDM, hingga kurangnya manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitar.

“Kalau Ripparkab tidak menyesuaikan dengan arah kebijakan baru, maka kita akan tertinggal dalam hal pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Ripparkab Harus Adaptif, Inovatif, dan Berkelanjutan

Sementara itu, Ketua Asparjo Achmad Zainuddin menambahkan, pihaknya mendukung penuh upaya penyusunan Ripparkab yang visioner, namun menolak jika dokumen itu disahkan tanpa penyesuaian terhadap regulasi nasional dan kebutuhan lokal kekinian.

“Asparjo menyatakan sikap agar pengesahan Ripparkab ditunda tahun ini. Dokumen ini harus menjadi pondasi pengembangan pariwisata yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, Ripparkab yang baik harus mampu mendorong pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan, melestarikan budaya dan lingkungan, sekaligus menata arah pembangunan wisata yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Harapan terbesar kami, Ripparkab ini menjadi era baru bagi paradigma pariwisata Jombang yang berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Zainuddin yang juga dikenal sebagai Owner Bajak Laut Resto & Adventure.

Asparjo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakatdalam pengembangan sektor pariwisata. Selain sebagai salah satu sumber potensial pendapatan daerah (PAD), sektor ini juga menjadi wajah daerah yang merepresentasikan nilai budaya dan keramahan masyarakat Jombang.

“Pelaku usaha wisata perlu mendapat perlindungan dan kemudahan dari pemerintah daerah, agar tercipta ekosistem pariwisata yang harmonis dan saling menguatkan,” tambah Zainuddin.

Asparjo berharap pengembangan wisata ke depan menjadi prioritas program Pemkab Jombang, sejalan dengan semangat membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, peningkatan kompetensi SDM, penguatan desa wisata, adaptasi teknologi, serta penerapan prinsip sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan).

Menuju Jombang Sebagai Destinasi Wisata Berkelanjutan

Dengan berbagai potensi wisata religi, budaya, dan alam yang dimiliki, Jombang dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. 

Namun, hal itu hanya dapat terwujud bila arah kebijakan pariwisata disusun dengan matang, inklusif, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

“Ripparkab bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah kompas pembangunan pariwisata Jombang di masa depan. Maka, harus benar-benar tepat arah dan berpijak pada regulasi terbaru,” ucapnya. (*)