Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kabar miring kembali menyorot perilaku pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini, keluhan datang dari warga Perumahan Puri Gading Mas Permai (PGMP), Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, yang dibuat resah oleh limbah sampah dapur MBG.
Dapur MBG yang diketahui berkantor di jalur pintu masuk Perumahan PGMP tersebut diduga telah membuang limbah sampahnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) milik perumahan.
Menurut keterangan warga, khususnya RT 1 perumahan PGMP, limbah sampah yang diproduksi dapur MBG dengan ID : MKEDGFJ1 itu telah menimbulkan bau menyengat dan berimbas pada munculnya banyak lalat di area perumahan.
Terlebih sampah yang terdiri dari sayuran, daging dan makanan sisa tersebut menumpuk di TPS hingga berhari-hari. Bisa dibayangkan bagaimana bau yang timbul. Ujungnya, lalat pun pasti berdatangan.
Dapur MBG yang berlokasi di jalur masuk PGMP, Desa Dadapan, ini melayani setidaknya 3.630 siswa di wilayah Desa Dadapan, Desa Kedayunan, Desa Kalirejo, Desa Pondoknongko, dan Desa Pendarungan. Dengan jumlah layanan yang masif tersebut, volume limbah sampah yang dihasilkan pun tentu sangat besar.
“Ketika limbah sampah dibuang di TPS milik perumahan, pastinya baunya akan sangat mengganggu. Area perumahan kami juga diserbu lalat," ujar SA, salah satu warga perumahan PGMP, Sabtu (8/11/2025).
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berimbas pada gangguan kesehatan bagi penghuni perumahan PGMP.
Warga PGMP sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pihak dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Dua Srikandi Mandiri tersebut. Mereka berharap agar pihak dapur MBG tidak lagi membuang limbah sampahnya di TPS milik perumahan PGMP.
Lebih lanjut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, melalui instansi terkait untuk segera turun ke lapangan. Langkah ini penting guna memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak dapur MBG di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, tersebut melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dapur MBG, khususnya terkait pencemaran lingkungan, menimbulkan kegaduhan, dan merugikan masyarakat sekitar.
Selain persoalan limbah, warga juga menyoroti aktivitas kendaraan milik dapur MBG yang berpotensi mengganggu kelancaran keluar masuk warga perumahan. Mengingat lokasi kantor dapur MBG Kepala SPPG, Dana Wijaya, ini berada tepat di jalur masuk perumahan.
Warga PGMP juga menaruh harapan besar kepada Komisi IV DPRD Banyuwangi selaku wakil rakyat agar dapat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG tersebut untuk meninjau langsung kondisi di lapangan dan mencarikan solusi atas keresahan warga.
“Kami berharap pemerintah bisa merespon, jangan sampai apa yang dilakukan pihak pengelola dapur MBG, malah mencoreng citra baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap SA.
“Karena keluhan-keluhan dari warga pun tidak pernah ada tanggapan. Padahal warga selama ini diam, termasuk saat mendengar kabar ada kru dapur MBG yang sampai harus dirawat dirumah sakit setelah mencicipi makanan,” imbuhnya.
Namun sayang, terkait keluhan warga, TIMES Indonesia belum berhasil meng konfirmasi Dana Wijaya, selaku Kepala SPPG dapur MBG yang berkantor di jalur masuk perumahan PGMP, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi ini. (*)
| Pewarta | : Syamsul Arifin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Ketua Golkar Sidoarjo Ingatkan Pemkab Fokus Masterplan Penanggulangan Banjir
Kanvastara 2025: Menyuarakan Kesetaraan Gender Lewat Bahasa Rupa
Menjadi Pekerja di Ruang Digital
Gubernur dan Wagub Jateng Raih Satria Leader Award 2025
Pabrik Pengolahan Sampah Rp3,2 Triliun Siap Dibangun di KEK Batang Akhir 2025
Petani Cilacap Nikmati Irigasi Gratis Berkat Pompa Surya Bantuan Pemprov Jateng
Nurul Kurniasari, Pacu Literasi dan Ubah Pola Pikir Pemuda di Kubu Raya melalui Roemadjiwa
Meski Dihalangi dan Dicaci, Bahlil Lahadalia Tetap Merah Putih Bekerja buat Rakyat dan Presiden
BNN-Polri Gerebek Sarang Narkoba di Jakut, Sita 89 Kg Sabu dan Senjata Api
PDI-P Hormati OTT Bupati Ponorogo oleh KPK, Janji Evaluasi Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah