Politik
TIMESINDONESIA, MALANG – Literasi demokrasi bukan sekadar jargon, melainkan fondasi penting untuk memastikan pemilu berjalan adil, transparan, dan partisipatif. Semangat inilah yang mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat (26/9/2025).
Acara yang dibuka oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat—mulai dari organisasi masyarakat, OKP, komunitas, influencer, media, hingga perwakilan difabel. Kehadiran mereka mencerminkan inklusivitas dalam membangun kesadaran politik di tingkat lokal.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, tampil sebagai pembicara utama. Cucu Presiden Pertama RI itu menegaskan bahwa Blitar memiliki potensi besar untuk menjadi “living laboratory” demokrasi digital di Indonesia.
“Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog, tetapi juga sebagai katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif. Blitar, dengan modal sosial dan semangat inovasinya, bisa jadi prototipe demokrasi masa depan,” ujar Romy di hadapan hadirin.
Romy mengurai tiga hal utama yang perlu diperkuat: pendidikan pemilih agar masyarakat kian melek politik, ekosistem pengawasan yang transparan untuk memangkas politik uang, serta penerapan e-voting berbasis blockchain agar suara rakyat tidak bisa dimanipulasi.
Ia juga menyoroti sinyal krisis legitimasi yang muncul pada Pemilu 2024. Mulai dari intimidasi, scam politik, 2.882 konten hoaks, hingga 4 juta pemilih yang gagal menggunakan hak pilih lantaran belum memiliki e-KTP. Anomali ini, kata Romy, menurunkan indeks kepercayaan publik terhadap pemilu dari 94 persen menjadi 76 persen.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, menegaskan bahwa literasi demokrasi adalah kunci memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ia juga menanggapi wacana di media tentang kemungkinan Bawaslu menjadi lembaga pengadil di masa depan.
“Tugas Bawaslu jauh lebih luas. Kami hadir bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik publik agar demokrasi tumbuh sehat,” tegas Nur Ida.
Dewita Hayu Shinta menambahkan, program literasi demokrasi yang digerakkan Bawaslu bersama Komisi II DPR RI dilakukan secara masif, sebagai strategi membangun kesadaran politik warga sejak dini.
Selain Romy Soekarno, kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber lain: Dr Ahmad Khubby Ali Rohmad (UIN Sunan Ampel Surabaya), Yunita Dwi Pristiani (UNP Kediri), dan Imron Nafifah (Presidium JaDI Jawa Timur). Hadir pula Kepala Badan Kesbangpol Suhendro Winarso, perwakilan KPU Kabupaten Blitar, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas.
Dengan semangat literasi politik, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penggerak partisipasi publik. Dari Blitar, demokrasi digital masa depan Indonesia mulai diproyeksikan. (*)
| Pewarta | : Zaenal Arifin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |