Setahun Prabowo–Gibran, Eddy Soeparno Soroti Komitmen Iklim dan Energi Terbarukan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menandai satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai kinerja pemerintah layak diapresiasi. Ia menyebut, tahun pertama kepemimpinan Prabowo–Gibran mencerminkan semangat optimisme yang kuat.

“Bagi saya, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo penuh optimisme. Banyak kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil, menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, dan berpegang teguh pada prinsip no one left behind, bahwa tak seorang pun boleh tertinggal dalam kebijakan ekonomi,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, semangat inklusif itu juga tampak dalam komitmen pemerintah terhadap isu perubahan iklim dan percepatan target Net Zero Emission (NZE) sebelum tahun 2060. Ia menilai, Presiden Prabowo menunjukkan arah kepemimpinan yang berpihak pada kelompok rentan di tengah tantangan global.

“Ketika di belahan dunia lain muncul pandangan skeptis terhadap isu iklim, Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa dampak krisis iklim paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok lemah harus menjadi prioritas,” tuturnya.

Eddy, yang juga doktor ilmu politik Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa komitmen tersebut terefleksi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menitikberatkan pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBET).

“Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo menegaskan bahwa mulai tahun depan, sebagian besar tambahan kapasitas listrik nasional akan bersumber dari energi terbarukan. RUPTL terbaru pun mencatat pembangunan 69,5 gigawatt (GW) kapasitas listrik baru, dengan 76 persennya berasal dari energi bersih,” jelas Eddy.

Ia menambahkan, target tersebut menuntut sinergi kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga keuangan untuk memastikan keberhasilan pembangunan 28 GW kapasitas energi hijau hingga 2029, serta 41,6 GW lagi pada periode 2030–2034.

Eddy berharap, langkah konkret yang sudah digagas Presiden Prabowo mendapat dukungan penuh dari jajaran kementerian dan lembaga terkait agar transisi energi dapat berjalan cepat dan terukur.

Wakil Ketua Umum PAN itu juga menyoroti potensi manfaat ekonomi dari kebijakan transisi energi, antara lain menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil seperti LPG, solar, dan minyak tanah, sekaligus membuka peluang besar bagi penciptaan green jobs.

“RUPTL memperkirakan ada sekitar 760 ribu lapangan kerja baru yang lahir dari sektor energi bersih. Dengan demikian, Indonesia tak hanya mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi,” kata Eddy.

Ia menutup dengan menegaskan, kebijakan percepatan transisi energi yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya besar membangun kemandirian bangsa.

“Langkah ini tidak hanya untuk menghadapi krisis iklim, tetapi juga demi mengangkat seluruh warga dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi ketahanan pangan, energi, dan air,” ucapnya. (*)