DPRD Jatim Gandeng KMP: Era Baru Koperasi Rakyat, Bukan Sekadar Kebaikan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengambil peran sentral dalam mengawal kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Program ini digadang-gadang sebagai lokomotif baru penggerak ekonomi kerakyatan, terutama di pedesaan, dan DPRD Jatim siap memastikan jalannya mulus.

Dr. Sri Untari Bisowarno, anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Komisi E, menekankan betapa krusialnya KMP untuk mewujudkan ekonomi yang benar-benar memihak rakyat. 

"Koperasi Merah Putih (KMP) sangat penting untuk mempromosikan ekonomi yang berpusat pada rakyat, selaras dengan prinsip gotong royong, dan bertujuan untuk mengatasi kemiskinan struktural, terutama di daerah pedesaan," tegas Untari.

Ia menganalogikan koperasi seperti sapu lidi. "Kuat bila bersatu, mampu membersihkan jalan menuju kemakmuran," ujarnya.

Dengan ini menunjukkan keyakinan bahwa KMP adalah solusi nyata untuk memerangi kemiskinan dengan semangat kebersamaan.

Menurut Untari, kunci sukses KMP terletak pada fondasi yang kokoh. "Keberhasilan KMP bergantung pada manajemen yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten, dan ekosistem bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.

Fraksi PDI Perjuangan pun berkomitmen penuh menjembatani kebutuhan koperasi dengan kebijakan pemerintah, demi KMP yang mandiri dan sehat, sesuai dengan visi partai tentang kemandirian ekonomi melalui koperasi sebagai model yang adil dan kooperatif.

Untari juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan, untuk aktif terlibat dengan mendorong seluruh anggota masyarakat, khususnya perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam koperasi guna memperkuat ekonomi keluarga, yang pada gilirannya akan mengarah pada desa yang makmur.

Ia berharap koperasi bisa jadi kekuatan vital bagi perekonomian rakyat, mendesak kaum muda, ibu-ibu, petani, dan pedagang kecil untuk bersatu dalam koperasi guna membangun ekonomi dari tingkat akar rumput. DPRD Jatim bakal terus mengawal KMP lewat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, demi kesejahteraan bersama. (*)