Reflasi Ekonomi, Ekonom: Dana Perbankan Harus Dibalikkan Jadi Lapangan Kerja

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai langkah pemerintah menambah likuiditas perbankan merupakan keputusan tepat. Namun ia mengingatkan, kebijakan itu akan lebih efektif bila dibarengi dengan insentif bagi perusahaan padat karya yang merekrut tenaga kerja baru.

“Pemerintah bisa membantu dunia usaha dengan menanggung sebagian gaji karyawan baru. Saat ini banyak pengusaha masih dalam posisi bertahan, jadi dukungan semacam ini bisa mendorong mereka untuk kembali ekspansif,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, setelah dana pemerintah masuk ke bank, tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah mempercepat realisasi belanja negara. Fokus utama, kata dia, sebaiknya diarahkan ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, pembangunan 3 juta rumah, dan program lain yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Belanja besar yang tepat sasaran akan membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional,” jelasnya.

Fakhrul menilai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengadopsi kebijakan reflasi, yaitu langkah pemerintah untuk mengembalikan laju ekonomi dan permintaan agregat ke tingkat yang ideal.

Ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia sering tersendat karena kebijakan yang cenderung kontraktif, terutama di sektor keuangan.

“Kita kerap terjebak pada siklus dolar dan paradigma stability over growth. Akibatnya, pertumbuhan ada, tapi masyarakat luas tidak merasakan perputaran ekonominya,” tutur Fakhrul.

Ia menambahkan, kondisi saat ini menuntut pemerintah hadir lebih langsung untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ekonomi yang hanya tumbuh di atas kertas tanpa perputaran nyata tidak akan membawa manfaat besar bagi rakyat.

Fakhrul pun mencontohkan, reflasi pernah sukses dilakukan Amerika Serikat pada era 1930-an saat depresi besar, dan juga Jepang melalui program Abenomics. “Masalah kita ada di sisi permintaan, bukan pasokan. Jadi kebijakan reflasi adalah langkah yang tepat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia mulai digelontorkan ke enam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Bank yang masuk dalam Himbara adalah Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, serta Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan hasil pemisahan dari BTN Syariah.(*)