Kopdes Merah Putih Ngebut Cari Modal: Pemerintah Genjot Percepatan Pinjaman

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat mempercepat pencairan pinjaman bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), modal kerja diharapkan segera mengalir agar koperasi desa benar-benar bisa beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, percepatan ini mendesak. Setelah memimpin rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin (15/9/2025), ia menyampaikan target pencairan pembiayaan harus terealisasi sebelum akhir tahun.

“Ini ngebut terus. Kami akan semaksimal mungkin sampai akhir Desember ini, agar koperasi bisa menyerap lapangan pekerjaan baik di desa maupun kota,” ucap Ferry.

Ribuan Proposal Menunggu Lampu Hijau

Hingga kini, Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh Kopdes/Kel Merah Putih. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 koperasi telah menyiapkan dokumen dan akan segera mengikuti musyawarah desa khusus (musdesus).

Musdesus menjadi pintu masuk penting. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, setiap proposal bisnis koperasi harus melalui musyawarah desa dan mendapat persetujuan bupati atau wali kota sebelum diajukan ke bank Himbara.

Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rencana bisnis benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sekaligus mendapat legitimasi sosial dan administratif.

Sinergi Lintas Kementerian

Untuk mempercepat operasional, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Salah satu langkah konkret adalah inventarisasi aset desa berupa tanah dan bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai gerai usaha atau gudang koperasi.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyatakan siap mendukung penuh. Bahkan, ia memastikan dalam dua hari ke depan akan memimpin langsung pelaksanaan musdesus serentak di seluruh Indonesia. “Kami fokus dulu ke desa mandiri, sebanyak 20.503 desa, setelah itu baru desa maju dan berkembang,” tegasnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara juga menyiapkan skema pembiayaan tahap pertama. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, dukungan ini mencakup pembangunan gerai dan gudang koperasi melalui dua instrumen, yaitu SAL (Sisa Anggaran Lebih) dan OIP (Operator Investasi Pemerintah).

“Kami menyiapkan pembangunan gerai dan gudang dengan pembiayaan melalui dua instrumen, yakni SAL dan OIP yang bisa digunakan secara efektif,” kata Kartika.

Analisis: Jalan Cepat, Tantangan Tak Kecil

Langkah percepatan ini mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk menjadikan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Akses permodalan menjadi kunci, karena tanpa dukungan likuiditas, koperasi sulit mewujudkan perannya sebagai pusat usaha masyarakat.

Namun, kecepatan harus diimbangi dengan kualitas. Ribuan proposal yang masuk berpotensi menghadapi masalah kelayakan bisnis, tata kelola koperasi, hingga potensi moral hazard jika pengawasan longgar. Di sinilah pentingnya musdesus dan persetujuan kepala daerah sebagai mekanisme kontrol awal.

Selain itu, penggunaan instrumen pembiayaan seperti SAL dan OIP juga menuntut pengelolaan yang transparan agar tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.

Jika percepatan ini berhasil, Kopdes/Kel Merah Putih bukan hanya sekadar program, tetapi bisa menjadi tonggak baru pemberdayaan desa. Dengan catatan: sinergi lintas kementerian, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif masyarakat desa harus berjalan seiring.(*)