Peristiwa Nasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat di dapur pelayanan gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kasus keracunan tidak kembali terjadi.
Hal itu ditegaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan dari Palu, Senin (22/9/2025).
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Mulai dari proses pemasakan, pemilihan bahan baku, hingga distribusi makanan, semuanya harus sesuai prosedur dan diawasi dengan ketat,” katanya seperti dikutip ANTARA.
Ia juga mengingatkan agar dapur-dapur penyedia makanan bergizi harus dilengkapi water heater, peralatan higienis, serta petugas yang bekerja sesuai standar.
Menurutnya, pemerintah melalui BGN juga akan terus memberikan dukungan anggaran dan perlindungan kerja, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh relawan dan tenaga dapur.
“Jangan ada bahan makanan kadaluarsa, jangan ada yang membawa pulang makanan. Ini semua untuk kebaikan bersama," ujarnya.
Rudi menjelaskan, selain melakukan pemantauan dan pengawasan, pihaknya juga turun langsung jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) di daerah.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan BGN atau yayasan tertentu yang meminta dana untuk kemitraan program.
“Dapur program MBG tidak dipungut biaya sepeser pun dan jika ada pungutan akan diproses pihak kepolisian,” ujarnya. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Di KTT PBB, Presiden Prabowo Subianto akan Bahas Solusi Dua Negara untuk Palestina
Livoli Divisi Utama 2025, Kalahkan TNI AU Electric, Gresik Petrokimia Juara Putaran Reguler Kedua
Mahkota Jiwanta Tinggal Selangkah Lagi, Ini Top 3 Finalis Miss Universe Indonesia 2025
Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri KTT Two State Solution di PBB
3.683 Warga Kota Probolinggo Terhempas dari BPJS, Pemkot Siapkan BPID
Stok Pupuk Subsidi di Tasikmalaya Aman, Petani Diminta Manfaatkan Musim Hujan Lebih Cepat
Menjawab Polemik MBG, Dandim Blora: TNI Hanya Bertugas Monitoring, Bukan Penyedia Menu
Ketika Janji Merdeka Belajar Tak Sampai ke Daerah, 310 Guru PPG Prajab Blora Tunggu Kepastian
200 Konglomerat Nunggak Pajak Dibidik Menkeu Purbaya: Potensi Rp60 Triliun Siap Ditagih
Ribuan Maba Unisma Malang Jalani Oshika 2025 dengan Aksi Nyata Peduli Lingkungan