TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan resuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Reshuffle ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Dalam perombakan kali ini, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Sementara itu, Ferry Juliantono resmi mengisi jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
Presiden juga meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya berbentuk badan khusus. Posisi menteri dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampingi sebagai wakil menteri.
Selain itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang baru diemban oleh Mukhrarudin, menggantikan pejabat sebelumnya.
Meski begitu, nama pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum diumumkan secara resmi oleh Presiden.
Reshuffle ini menandai langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat jajaran kabinetnya guna menjawab tantangan ekonomi, perlindungan pekerja migran, pengembangan koperasi, serta pelayanan ibadah haji dan umrah di masa mendatang. (*)
Pewarta | : Antara |
Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Rich Railing Sukses di Proyek IKN, Siap Penuhi Kebutuhan Railing Nasional
Disnaker-PMPTSP Kota Malang Bekali Pekerja Rokok dengan Pelatihan Olahan Pangan
Razia Cipkon di Banyuresmi Garut, Satuan Narkoba Polres Garut Amankan 70 Botol Miras
Yayasan Bimasakti Mojokerto Gelar Lomba Video Budaya 2025
Tak Butuh Waktu Lama, Polisi Ringkus 4 Pelaku Penculikan di Cikajang Garut
Ini Sosok Prof Indra Adi Budiman Dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Majalengka
Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Deteksi Dini Penularan TBC
Fraksi PKB Harap Menkeu Baru Hadirkan Terobosan Ekonomi Berdikari dan Inklusif
Proses Hukum 13 Pelaku Perusakan Pos Polisi di Malang, Lima Berusia Anak Wajib Lapor
Ekonom Indef: Pasar Masih Menakar Arah Kebijakan Menkeu Baru